Ginanjar, “Arah Pendidikan Tak Jelas”

Posted: 2 November 2007 in 1

Galamedia, 2 Nopember 2007
P.H.H. MUSTOFA, (GM).-
Ketua DPD RI, Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita menegaskan, arah pendidikan di Indonesia tidak jelas. Ketidakjelasan itu terlihat dari masuknya modal asing dalam pengembangan pendidikan.

“Sistem pendidikan yang saat ini sedang dibangun di Indonesia, sangat pekat dengan warna asing. Pendidikan disikapi sebagai salah satu unsur yang harus masuk dalam liberalisasi,” kata Ginanjar kepada wartawan seusai menjadi pembicara pada diskusi “Eksistensi PNS dpk. Pasca-RUU BHP” di Aula Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Kopertis) Wilayah IV Jabar-Banten, Jln. P.H.H. Mustofa Bandung, Kamis (1/11).

Menurut Ginanjar, dalam pandangan bangsa Indonesia, sekolah bukan hanya “pabrik masyarakat” yang menghasilkan faktor produksi. Namun sekolah harus juga mampu mencetak SDM yang tidak hanya mampu menerapkan pengetahuan, tapi juga mampu mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. “Pendidikan harus mampu mempertahankan integritas, identitas, dan karakter bangsa,” katanya.

Dijelaskannya, bila pendidikan Indonesia didominasi hal-hal berbau asing, seperti visi asing, didanai pihak asing, dikelola pihak asing, dan guru-gurunya pun berasal dari negara asing, maka SDM yang akan dihasilkan dari pendidikan sejenis itu, sangat tidak jelas.

“Kondisi begitu tidak nyambung dengan visi pendidikan kita. Di samping mempunyai kemampuan profesional dan kompetensi, lulusan sekolah harus bisa melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa,” tegasnya.

Selanjutnya Ginanjar menyebutkan, tidak segera direalisasikannya ketetapan UUD 1945 tentang anggaran pendidikan sebesar 20%, semakin memperunyam kondisi pendidikan di Indonesia. “Hingga saat ini, ketetapan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa alokasi anggaran pendidikan pada Angga-ran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 20%, belum tercapai. Pengembangan pendidikan di daerah-daerah, masih menggunakan dana yang minim,” ujarnya.

Lebih layak

Ginanjar menambahkan, perguruan tinggi swasta harus diberi tempat yang lebih layak. Anggaran negara, katanya, seharusnya bukan hanya diprioritaskan untuk perguruan tinggi negeri. PTS pun harus mendapat alokasi anggaran yang lebih besar lagi.

Dijelaskannya, saat negara ini masih muda, yang mengisi pendidikan adalah sekolah-sekolah swasta. Di sisi lain, sekolah negeri hanya untuk menak. Tetapi, saat ini kondisinya sudah jauh berbeda. Sekolah swasta dan lembaga pendidikan swasta yang ada, malah termaginalkan.

“Sekolah swasta hadir di tengah ketidakmampuan dalam melayani pendidikan seluruh anak bangsa. Pada kondisi begitu, seharusnya pemerintah memberi daya hidup untuk tumbuhnya lembaga pendidikan swasta,” tuturnya.

Mengenai dosen PNS yang diperbantukan di PTS-PTS, Ginanjar mengatakan, pihaknya sangat mendukung keberadaan mereka. “Saya mendukung kehadiran dosen PNS yang diperbantukan di PTS-PTS. Malahan, saya berharap hak-hak PNS di PTS secara bertahap dapat ditingkatkan, seperti dosen PNS yang ada di PTN,” cetusnya. (B.80/wie.job)**

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s