CARUT MARUT INDONESIA DAN DOSA PENDIDIKAN

Posted: 20 Agustus 2011 in Tak Berkategori


Bangsa ini baru saja memperingati 66 tahun kemerdekaannya. Riuh rendah semangat perayaan masih terasa saat ini, sekalipun dalam suasana bulan Ramadhan 1432 H. Antusiasme masyarakat tidak pudar demi bergembira karena negeri ini pernah menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. Baca entri selengkapnya »

GURU PROFESIONAL ATAU GURU PORTOFOLIO ?

Posted: 4 Maret 2011 in Tak Berkategori

 

Program sertifikasi guru mengharuskan guru mengumpulkan berkas-berkas portofolio masing-masing, kemudian diberikan penilaian oleh asesor di Perguruan Tinggi dan kemudian jika memenuhi standar skor minimal maka disebut lulus dan berhak menyandang sertifikat profesi, tetapi jika belum memenuhi skor minimal yang disyaratkan maka diwajibkan mengikuti diklat. Jika lulus diklat maka guru yang bersangkutan akan diberikan sertifikat profesi.

Rangkaian persyaratan untuk menyandangkan status sebagai guru profesional di atas sungguh memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit, baik yang dikeluarkan oleh guru yang bersangkutan maupun pemerintah dan perguruan tinggi. Bagi guru jelas mengeluarkan biaya karena harus menggandakan sertifikat/piagam/surat tugas/Surat Keputusan yang dimilikinya. Bagi pemerintah jelas harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit baik untuk sosialisasi, pelatihan asesor, membayar asesor, dan lain-lain.

Para guru yang masuk kuota untuk mengikuti sertifikasi tentu saja semangat mengumpulkan portofolionya, tetapi bukan karena iming-iming sebutan profesional, tetapi karena iming-iming akan mendapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Lantas jika demikian, apa sebenarnya tujuan sertifikasi guru ?

 

Guru-guru Geografi di Bandung sedang menjadi peserta workshop

dalam rangka mengembangkan diri, bukan untuk mengumpulkan sertifikat semata.

Jika profesionalisme guru hanya diukur dari jumlah tumpukan portofolio yang konon menggambarkan ”jam terbang” guru yang bersangkutan, benarkah akan menjadikan guru profesional ? Prof. H.A.R. Tilaar (1990) merumuskan guru profesional adalah guru yang memiliki ”dignity” tinggi yang sadar akan posisi strategisnya dalam pendidikan, dan dilahirkan melalui proses pendidikan universitas.  Utomo Dananjaya (2005) mempertegas bahwa ”Dignity” guru profesional, didukung oleh wawasan yang luas tentang pendidikan, pemahaman terhadap teori-teori dan ideologi-ideologi pendidikan, dan keterampilan tinggi dalam melaksanakan praktek kelas karena penguasaannya terhadap berbagai metode, teknologi dan alat bantu belajar. Guru profesional sanggup melakukan ”learning revolution” atau ”accelerated learning”.

Sadarkah pemerintah bahwa guru yang masuk kuota peserta sertifikasi adalah guru yang bukan hanya memiliki jam terbang lama (di atas 20 tahun), tetapi mereka juga adalah guru yang relatif ”mapan” dengan pekerjaannya selama ini. Artinya mereka sudah mempraktekkan kegiatan belajar mengajar dalam kurun waktu sekian lama, dan cukup dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pertama sebenarnya pemerintah sudah dapat mengetahui bahwa mereka tidak perlu melampirkan portofolio untuk disebut sebagai guru profesional. Dengan demikian, kewajiban pemerintah adalah melakukan ”upgrading”  terhadap mereka dengan memberikan updating baik dalam hal wawasan kependidikan (didaktik/metodik) maupun kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kerangka pencapain tujuan pendidikan. Rasanya cara tersebut tidak akan memakan waktu lama dan biaya yang  tinggi.

Lalu untuk guru yang masa kerjanya masih belum mencapai 20 tahun maka pemerintah dapat melakukan semacam ujian, untuk menjaring guru-guru yang sudah memenuhi standar kompetensi. Jika mereka sudah lolos penjaringan maka berhak memperoleh sertifikat profesi. Lantas bagaimana dengan guru-guru yang tidak lulus ujian atau belum terjaring, mereka diberikan kesempatan kedua dan ketiga. Jika ternyata dalam kesempatan ketiga belum lolos juga maka dengan sendirinya yang bersangkutan tidak cocok untuk menjadi guru. Mereka yang tidak cocok menjadi guru, jika PNS maka harus bekerja pada bidang struktural, jika non-PNS dikembalikan kepada kebijakan yayasan.

Dengan cara ini maka pemerintah tidak perlu direpotkan dengan beban yang sangat rumit dan tentu saja dapat mempercepat proses standarisasi profesi guru. Dalam hal pemerintah belum sanggup memenuhi tunjangan profesi satu kali gaji pokok maka jangan dipaksakan pula. Jumlah tunjangan profesi dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, bisa jadi tidak sejumlah satu kali gaji pokok.

Cara di atas akan memberikan banyak manfaat di antaranya dapat mempercepat proses sertifikasi, menghilangkan kesenjangan/kecemburuan di lapangan, menghilangkan pemborosan anggaran, meningkatkan motivasi semua guru, menjaring guru yang layak atau tidak layak secara benar. Dan yang lebih penting adalah menjadikan guru profesioal bukan guru portofolio

MEREKA BISA…

Posted: 3 Desember 2010 in Tak Berkategori

Hari ini saya sengaja menyaksikan kegiatan ulangan praktek akhir semester ganjil di sekolah. Terus terang niat saya adalah untuk menyaksikan sejauh mana anak-anak didik kami di SMA Negeri 25 Bandung berani menampilkan dirinya dan sejauh mana rekan saya, Uus Usman, guru Seni Budaya memberikan kesempatan kepada anak-anak didik kami menampilkan dirinya khusus pada praktek Seni Budaya.

Ternyata mereka bisa, bisa dan bisa. Harapan saya, anak-anak didik kamijangan lagi takut untuk menyatakan diri di ruang terbuka. Kalian bisa….. Terima kasih Pak Uus Usman, guru seni budaya yang saya banggakan.

UJIAN NASIONAL 2011 DIGELAR APRIL

Posted: 12 November 2010 in Tak Berkategori

Jakarta, 15/10/2010 (Kominfo-Newsroom) Badan Standardisasi NasionalPendidikan (BSNP) mengumumkan Ujian Nasional (UN) tahun 2011direncanakan digelar pada April, mundur satu bulan dari tahun iniyang diadakan pada Maret. Untuk UN tingkat SMA, MA, SMALB dan SMK 2011 direncanakandilaksanakan pada 4 hingga 9 April. Sementara untuk ujian ulanganakan digelar pada 23-27 Mei. Sementara ujian utama tingkat SMP, MTSdan SMPLB dapat dilaksanakan pada 11-14 April dan ulangannya 23-24Mei. Sedangkan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)diselenggarakan pada Mei 2010, ujar Ketua BSNP Djemari Mardapi padaLokakarya UN di Jakarta, Jumat (15/10). Menurut Mardapi, mundurnya jadwal satu bulan itu karena UN 2010untuk tingkat SMA dan MA digelar pada 22-26 Maret, SMK pada 22-25Maret dan SMALB 22-24 Maret. Sedangkan ujian susulannya pada 29Maret-5 April untuk tingkat SMA/MA dan 29 Maret-1 April untukSMK. Ujian Nasional SMP/MTS/SMPLB tahun ini dilaksanakan pada 29Maret-1 April dan susulannya pada 5-8 April. Sedangkan ujianulangan untuk yang belum lulus di UN utama digelar pada 17-20Mei. Djemari menambahkan, sambil menunggu tahun depan, UN akandisempurnakan. Seperti kriteria kelulusan untuk sekolah yang telahmencapai standar nasional pendidikan atau kategori mandiriditentukan oleh BSNP. Sementara untuk yang belum penuhi standarditentukan oleh masing-masing provinsi, jelasnya. Penyelenggaran UN SMA,SMK dan MA, kata dia, BSNP mendelegasikanpelaksanaanya pada perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintahdengan dibantu oleh dinas pendidikan dan Lembaga Penjaminan MutuPendidikan (LPMP). Sedangkan untuk tingkat SMP dan MTS dilakukanoleh dinas pendidikan provinsi dan kota. Penyempurnaan lainnya, yakni mengenai pencetakan bahan ujiannasional harus dilakukan oleh perusahaan yang memenuhi criteria dansebaiknya dilakukan pada rayon seperti rayon Sumatera, Jawa,Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur. Pencetakan bahan UNSMA,MA dan SMK dilakukan perguruan tinggi negeri, ungkapnya. Pihaknya juga akan meniadakan tim pemantau independen yangbertugas memantau pelaksanaan UN untuk SMP dan MTS dan akandiserahkan pada dinas pendidikan dan kabupaten. Djemari menegaskan,UN wajib dilaksanakan pada semua satuan pendidikan karena amanatdari PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan (Wamendiknas) FasliJalal dalam sambutannya menyatakan pemerintah memang perlu mencaribentuk yang ideal untuk pelaksanaan UN tahun depan. Namun, semuastakeholder harus sadar bahwa tidak akan ada yang sempurna dalampenyelenggaraan UN, sehingga harus ada kompromi dari semuapihak. Pengamat Pendidikan Arief Rachman berpendapat mutu pendidikanmemang harus merata jika UN ingin dilakukan tahun depan. Kedua,pemerintah harus memposisikan UN dalam kerangka hukum yang kuat.Jangan sampai UN yang dilaksanakan secara nasional melanggar HAM,tidak adil dan efektif serta bertentangan dengan nilai pendidikan,jelasnya. Arief juga menyatakan pemetaan mengenai kualitas pendidikanindonesia harus dilakukan secara benar dan akurat olehpemerintah.(T.Ad/dry)

J U K I, Ketua DPR RI yang terkecam Facebookers

Posted: 31 Oktober 2010 in Tak Berkategori

Facebookers mengecam Marzuki Ali,  sang ketua DPR.

SEDIMENTATION

Posted: 3 Juli 2009 in 1

I. Straight channels tend to develop sinuousity. Any perturbation tends to enlarge, either erosional by bank cutting or depositional by formation of bars attached to channel sides. These rivers will meander if flows sufficiently strong and/or bank material sufficiently weak to allow channel migration. So it is hard to get a perfectly straignt channel in nature.

Socopo-6

At the same time there is an upper limit on how much sinuousity can occur because if too sinuous meander loops will touch a get cut off (ox bow lakes can form this way). Hence there is a zone, the meander belt or channel belt, along a river valley where the active meandering channel will tend to be found. The channel freely meanders within this zone through time, but the width of the belt is set by the sinuousity of the channel. Over time the channel belt can migrate, if, for example, the channel tends to migrate to the right or left over time, but generally the belt stays more or less fixed until the river avulses, i.e. abandons its channel at a point, during a flood, and after the flood receeds the river follows a new course. Baca entri selengkapnya »

PULAU GALANG, SEJARAH KELAM

Posted: 10 Juni 2009 in 1
Di Vihara ex Pengungsi Vietnam Pulau Galang Batam

Di Vihara ex Pengungsi Vietnam Pulau Galang Batam