Bangsa ini baru saja memperingati 66 tahun kemerdekaannya. Riuh rendah semangat perayaan masih terasa saat ini, sekalipun dalam suasana bulan Ramadhan 1432 H. Antusiasme masyarakat tidak pudar demi bergembira karena negeri ini pernah menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. Namun, seperti halnya ketika manusia minum air putih  dingin maka rasa haus terobati, lalu seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai aktivitas manusia akan kembali haus, dan minum lagi. Suasana heroik yang terasa ketika merayakan agustusan akan meredup seiring dengan berbagai macam persoalan bangsa yang muncul bertubi-tubi, dan tentu saja pada tahun depan keheroikan akan bergema kembali pada pertengahan bulan Agustus. Mengapa keheroikan tidak terpatri secara permanen di dalam manusiaIndonesia, sehingga setiap hari kita selalu semangat dan bangga menjadi bagianIndonesia. Kenyataan yang ada justru sebaliknya, suasana heroik atau semangat nasionalisme sulit ditemukan, bahkan dari kalangan elit negeri ini sekalipun. Ironisnya, bukannya membangkitkan semangat nasionalisme, malah mereka mempertontonkan degradasi moral dan menambah masalah bagi carut marutnyaIndonesia.

Berbagai persoalan di negeri ini seakan-akan tidak mau selesai. Beberapa persoalan yang terjadi dewasa ini di Indonesia di antaranya adalah korupsi, kolusi, nepotisme, kualitas sumberdaya manusia, buruh, pengangguran, kriminalitas, transportasi, lingkungan hidup, kewilayahan, politik, otonomi daerah, kemiskinan, manajemen pemerintahan, dominasi kaum borjuis, pemukiman, eksploitasi sumberdaya alam, transparansi, gesekan emosi warga, partisipasi pajak, agama, distribusi penduduk, bencana alam dan pendidikan.

Tidak perlu dijelaskan disini bagaimana bentuk-bentuk persoalan tersebut, karena rakyatIndonesiasudah sangat memahami berbagai persoalan tersebut bahkan menjadi buah bibir sehari-hari, yang meraka pelajari melalui media cetak dan elektronik. Tidak terbantahkan bahwa berbagai personalan di negeri ini subjeknya adalah manusiaIndonesia.

Sesungguhnya berbagai persoalan yang subjeknya manusia Indonesiatdak dapat dilepaskan dari peran pendidikan. “The function of education is to teach one to think intensively and to think critically… Intelligence plus character – that is the goal of true education”, demikian kata Martin Luther King, Jr., seorang nasionalis Amerika. Penulis meyakini selama pendidikan diIndonesia belum membaik maka berbagai persoalan bangsa ini juga tidak akan membaik. Masalah pendidikan yang tidak terselesaikan menjadi dosa tersendiri bagi pemangku kepentingan pendidikan diIndonesia.

Tidak sedikit kalangan praktisi pendidikan baik guru maupun dosen yang pesimis akan penyelesaian masalah pendidikan. Mereka memandang selama sistem pendidikan dibuat rumit oleh pemerintah maka akan membuat persoalan di lapangan. Yang menjadi dosa pendidikan di antaranya Angka Partisipasi Kasar (APK) di jenjang SMA/SMK yang saat ini baru pada kisaran 60 sampai 63, artinya masih sekitar 40% penduduk usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan sampai jenjang tersebut. Masalah lain di antaranya adalah pemerataan kesempatan pendidikan. Masih sering kita mendengar daerah-daerah yang minim keterjangkauan fasilitas pendidikannya, belum lagi kondisi fasilitas pendidikan yang belum layak. Hal tersebut bukan hanya terjadi di pelosok-pelosok, bahkan di kota-kota besar pun masalah tersebut masih terjadi. Masih terjadi seorang anak harus pulang dulu ke rumah hanya untuk buang air, karena kondisi WC yang tidak memadai bahkan tidak ada di sebuah Sekolah Dasar di sebuahkotabesar. Padahal WC adalah fasilitas untuk kebutuhan dasar peserta didik. Hal ini terjadi karena pemangku kepentingan pendidikan hanya memprioritaskan ketersedian ruang kelas saja. Fasilitas pendidikan dasar yang memadai saat ini sangat mendesak, karena berdasarkan data Biro Pusat Statistik saat ini 69 juta penduduk Indonesia berada ada kisaran usia 0-14 tahun atau 29% dari jumlah penduduk Indonesia.

Tidak kalah pentingnya adalah masalah distribusi tenaga pendidik yang terkonsentrasi di kota-kota besar. Masih banyak sekolah-sekolah di daerah yang kekurangan guru mata pelajaran tertentu. Hal ini secara nasional bukan karena jumlah guru yang kurang, tetapi masalah distibusi guru yang tersandera oleh otonomi daerah. Masih berkaitan dengan tenaga pendidik adalah masalah peningkatan kualitas guru guna mensejajarkan pendidikan kita dengan negara-negara tetangga. Nampaknya pemangku kepentingan pendidikan belum melihat hal ini sebagai sesuatu yang penting. Hal ini terlihat dengan minimnya fasilitas pengembangan diri guru baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pelatihan-pelatihan cenderung sekedar menggunakan anggaran saja, tidak untuk mencapai tujuan ideal pengembangan diri guru. Sekolah-sekolah melihat investasi yang penting adalah yang berwujud dan instant, seperti ruang kelas, mebelair, dan lain-lain. Investasi dalam bentuk pengembangan diri guru dianggap tidak penting karena tidak terlihat secara kasat mata. Hal ini lumrah terjadi karena pemerintah dan masyarakat memberikan penilaian tinggi bagi sekolah dengan fasilitas lengkap, bukan karena kualitas guru yang baik. Selain itu rendahnya motivasi guru pada pengembangan diri karena karir yang stagnan. Justru yang terjadi adalah pemerintah melalui penerbitan peraturan pemerintah dan  peraturan menteri pendidikan nasional cenderung membebani guru dalam hal administrasi. Buktinya, untuk memberikan fasilitas tunjangan profesi  saja sungguh sangat berbelit-belit, berbeda dengan proses renumerasi di kalangan TNI/Polri dan PNS di departemen/lembaga negara yang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Padahal sangat jelas instrumen untuk mengakui profesionalitas guru, yaitu sertifikat akta yang dikeluarkan oleh LPTK yang dimiliki oleh setiap guru. Ironisnya malah LPTK mengabaikan sertifikat akta yang telah mereka keluarkan karena terbuai dengan proyek sertifikasi guru.

Masalah lain dalam dunia pendidikan adalah kurikulum yang acak-acakan. Pemerintah menetapkan standar isi dengan seabrek mata pelajaran, kemudian sekolah dituntut mengembangkan kurikulum sendiri bebasis standar isi yang telah ditetapkan. Persoalan terjadi ketika sekolah tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan kurikulum sendiri karena berbagai keterbatasan, terutama fasilitas dan sumberdaya manusia. Akhirnya adalah fenomena copy paste terjadi pada penyusunan kurikulum. Selain itu, karena beban mata pelajaran, keterbatasan fasilitas, keterbatasan biaya, dan ujian nasional, membuat sekolah mengalami kesulitan melakukan improvisasi dalam kurikulumnya.

Masih banyak persoalan pendidikan di negeri ini, tetapi untuk memperkecil dosa pendidikan terhadap carut marutnya Indonesia adalah dengan melaksanakan program pendidikan yang mampu membentuk manusia Indonesia yang penuh percaya diri dan memiliki kapasitas karakter nasionalisme tinggi. Untuk mencapai hasil tersebut maka pemerintah sebaiknya melaksanakan revitalisasi pendidikan nasional, dengan cara menyederhanakan peraturan-peraturan yang menyangkut pendidikan, mengembalikan kurikulum menjadi kurikulum nasional, mengelola distribusi guru secara nasional, menyusun program diklat berkelanjutan bagi guru, memperjelas karir guru hingga ke jenjang yang lebih tinggi, melaksanakan standarisasi fasilitas pendidikan, mempermudah keterjangkauan fasiltas pendidikan di daerah-daerah terpencil, memperkuat paradigma wiyatamandala di sekolah, mengeliminir lembaga-lembaga bimbingan belajar karena menambah kerancuan sistem pendidikan nasional, memperkuat peran komunitas guru mata pelajaran,  dan mengembangkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Ketika proses pendidikan mengalami perbaikan secara signifikan maka sangat mungkin lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang berilmu, bermoral, dan percaya diri. Pada gilirannya lulusan yang kemudian menjadi pelaku kebijakan di tengah masyarakat akan memliki integritas tinggi dan tentu saja akan menyelesaikan masalah carut marut bangsa ini.

Program sertifikasi guru mengharuskan guru mengumpulkan berkas-berkas portofolio masing-masing, kemudian diberikan penilaian oleh asesor di Perguruan Tinggi dan kemudian jika memenuhi standar skor minimal maka disebut lulus dan berhak menyandang sertifikat profesi, tetapi jika belum memenuhi skor minimal yang disyaratkan maka diwajibkan mengikuti diklat. Jika lulus diklat maka guru yang bersangkutan akan diberikan sertifikat profesi.

Rangkaian persyaratan untuk menyandangkan status sebagai guru profesional di atas sungguh memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit, baik yang dikeluarkan oleh guru yang bersangkutan maupun pemerintah dan perguruan tinggi. Bagi guru jelas mengeluarkan biaya karena harus menggandakan sertifikat/piagam/surat tugas/Surat Keputusan yang dimilikinya. Bagi pemerintah jelas harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit baik untuk sosialisasi, pelatihan asesor, membayar asesor, dan lain-lain.

Para guru yang masuk kuota untuk mengikuti sertifikasi tentu saja semangat mengumpulkan portofolionya, tetapi bukan karena iming-iming sebutan profesional, tetapi karena iming-iming akan mendapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Lantas jika demikian, apa sebenarnya tujuan sertifikasi guru ?

Guru-guru Geografi di Bandung sedang menjadi peserta workshop

dalam rangka mengembangkan diri, bukan untuk mengumpulkan sertifikat semata.

Jika profesionalisme guru hanya diukur dari jumlah tumpukan portofolio yang konon menggambarkan ”jam terbang” guru yang bersangkutan, benarkah akan menjadikan guru profesional ? Prof. H.A.R. Tilaar (1990) merumuskan guru profesional adalah guru yang memiliki ”dignity” tinggi yang sadar akan posisi strategisnya dalam pendidikan, dan dilahirkan melalui proses pendidikan universitas.  Utomo Dananjaya (2005) mempertegas bahwa ”Dignity” guru profesional, didukung oleh wawasan yang luas tentang pendidikan, pemahaman terhadap teori-teori dan ideologi-ideologi pendidikan, dan keterampilan tinggi dalam melaksanakan praktek kelas karena penguasaannya terhadap berbagai metode, teknologi dan alat bantu belajar. Guru profesional sanggup melakukan ”learning revolution” atau ”accelerated learning”.

Sadarkah pemerintah bahwa guru yang masuk kuota peserta sertifikasi adalah guru yang bukan hanya memiliki jam terbang lama (di atas 20 tahun), tetapi mereka juga adalah guru yang relatif ”mapan” dengan pekerjaannya selama ini. Artinya mereka sudah mempraktekkan kegiatan belajar mengajar dalam kurun waktu sekian lama, dan cukup dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pertama sebenarnya pemerintah sudah dapat mengetahui bahwa mereka tidak perlu melampirkan portofolio untuk disebut sebagai guru profesional. Dengan demikian, kewajiban pemerintah adalah melakukan ”upgrading”  terhadap mereka dengan memberikan updating baik dalam hal wawasan kependidikan (didaktik/metodik) maupun kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kerangka pencapain tujuan pendidikan. Rasanya cara tersebut tidak akan memakan waktu lama dan biaya yang  tinggi.

Lalu untuk guru yang masa kerjanya masih belum mencapai 20 tahun maka pemerintah dapat melakukan semacam ujian, untuk menjaring guru-guru yang sudah memenuhi standar kompetensi. Jika mereka sudah lolos penjaringan maka berhak memperoleh sertifikat profesi. Lantas bagaimana dengan guru-guru yang tidak lulus ujian atau belum terjaring, mereka diberikan kesempatan kedua dan ketiga. Jika ternyata dalam kesempatan ketiga belum lolos juga maka dengan sendirinya yang bersangkutan tidak cocok untuk menjadi guru. Mereka yang tidak cocok menjadi guru, jika PNS maka harus bekerja pada bidang struktural, jika non-PNS dikembalikan kepada kebijakan yayasan.

Dengan cara ini maka pemerintah tidak perlu direpotkan dengan beban yang sangat rumit dan tentu saja dapat mempercepat proses standarisasi profesi guru. Dalam hal pemerintah belum sanggup memenuhi tunjangan profesi satu kali gaji pokok maka jangan dipaksakan pula. Jumlah tunjangan profesi dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, bisa jadi tidak sejumlah satu kali gaji pokok.

Cara di atas akan memberikan banyak manfaat di antaranya dapat mempercepat proses sertifikasi, menghilangkan kesenjangan/kecemburuan di lapangan, menghilangkan pemborosan anggaran, meningkatkan motivasi semua guru, menjaring guru yang layak atau tidak layak secara benar. Dan yang lebih penting adalah menjadikan guru profesioal bukan guru portofolio

Ternyata mereka bisa, bisa dan bisa. Harapan saya, anak-anak didik kamijangan lagi takut untuk menyatakan diri di ruang terbuka. Kalian bisa….. Terima kasih Pak Uus Usman, guru seni budaya yang saya banggakan.

Facebookers mengecam Marzuki Ali,  sang ketua DPR.

At the same time there is an upper limit on how much sinuousity can occur because if too sinuous meander loops will touch a get cut off (ox bow lakes can form this way). Hence there is a zone, the meander belt or channel belt, along a river valley where the active meandering channel will tend to be found. The channel freely meanders within this zone through time, but the width of the belt is set by the sinuousity of the channel. Over time the channel belt can migrate, if, for example, the channel tends to migrate to the right or left over time, but generally the belt stays more or less fixed until the river avulses, i.e. abandons its channel at a point, during a flood, and after the flood receeds the river follows a new course.

II. Meandering processes and deposits

A. As meander belts migrate they incise along the cut bank on the outside of a bend and deposit a point bar along the inner part of the bend. The point bars are seen in white in the photo above. As the channel continues to migrate, the old position of a point bar is preserved topographically as a system of ridge and swales referred to as scroll bars that can be seen out across modern flood plains and in ancient sedeimtnary deposits (below).

B. Channel fills tend to fine upward due to decreased flow depth and resultant decrease in shear stress, so that the flow is only capable of carrying finer and finer material as channel depth gets reduced.

C. Levees can build during floods as the river rises, and comes out of its confined channed. As the water flows overbank, there is flow expansion, a reduction in shear stress and any sediment in the flow will start to deposit.

D. At times the levees are breached locally during a flood, a process referred to as a crevasse splay. Water shoots out of this gap and, via flow expansion, slows down and deposits its sediment, referred to as a crevasse splay deposit.

E. Fining upwards sequences take place as the channel migrates and is filled in by progressively finer and finer grained sediment.

F. Avulsion – Over long time scales (centuries to thousands of years) river avulsion takes place whereby rivers leave their channel belt at a point, presumably during a flood, and move to another part of the alluvial basin. This results in the abandonment of channel belts. In the rock record this can be seen by abrupt tops of sand bodies, representing the channel belts.

Sumber :

http://faculty.gg.uwyo.edu/heller/Sed%20Strat%20Class/Sedstrat4/sedlect_4.htm

Di Vihara ex Pengungsi Vietnam Pulau Galang Batam

ATAS TERPENJARANYA IBU PRITA, SEORANG IBU YANG JUGA PENGGIAT DUNIA MAYA, SEMOGA ORANG-ORANG YANG MENYEBABKAN PENDERITAAN BELIAU,  DIBERIKAN PETUNJUK OLEH YANG MAHA KUASA

Decades ago, the concept of “social studies” was created, lumping geography, history, and civics courses into one portion of the curriculum. Some social studies teachers earned their teaching credential without any college coursework in geography. A lack of a geographic focus in the curriculum and geographic training reflected students’ knowledge of the world around them.

In a December 1989 National Geographic article by Gilbert M. Grosvenor, the President of the National Geographic Society, focused on the lack of geographic knowledge by Americans. The Gallup organization had been hired by the Society to determine how much (or little) Americans knew about locating places when compared to citizens of nine other countries.

Respondents were asked to match numbers on a world map with a list of sixteen places. Among 18-24 year olds world-wide, on average, Americans were least able to provide correct answers. They averaged 6.9 correct out of 16. In fact, only 86% of Americans could identify the location of the United States on a map. Of the sixteen places, Americans had the most difficult time locating the Persian Gulf (only 25% were accurate). This survey, along with many other contemporary ones showed that the “social studies” curriculum utilized in schools in the United States for some time had failed.

In 1994 the eighteen National Geography Standards were developed to provide educators some goals for teachers and students to attain in terms of their geographic knowledge. The 272 page book, Geography for Life, elaborates upon the eighteen standards which are divided into six “essential elements.”

The National Geographic Society has put millions of dollars towards educating students and teachers about geography. They began the National Geographic Bee in which over five million students in grades 4 through 8 from over 18,000 schools compete for a $25,000 scholarship. The finals for the annual event are held at the National Geographic Society’s headquarters in Washington D.C. and are hosted by Alex Trebek, of the television show Jeopardy!

The annual Geography Awareness Week (held in November) puts packets of information into the hands of thousands of teachers. The packets include a teachers manual, ideas of activities, and colorful posters to help provide that extra boost for geography each year.

Associations of geography teachers known as Geographic Alliances have been established in all fifty states which have helped to provide geographic education to over 10,000 teachers and to work to revive geography in the schools as a required subject. The alliances support training seminars and field work for teachers to expand their geographic knowledge.

In 1994 the discipline of geography received a real shot in the arm when it was included as a core subject of the “Goals 2000: Educate America Act” and became one of the subjects tested by the National Assessment of Educational Progress.

Another big boost for geography occurred in the 2000-2001 school year when the College Board released the Advanced Placement test in Human Geography that year. Students often earn college units upon successful completion of the AP test. With this test, there are now many (and growing) AP-level high school classes offered in geography, increasing the need for geographically educated instructors. Those who take AP Human Geography have an understanding of the discipline and enter universities ready to study geography. In addition, several states now require a high school geography course as an admission requirement for their universities.

The Association of American Geographers’ former director of educational affairs, Osa Brand, informed me that universities are even seeing a handful of incoming freshmen declaring their major of geography where no one declared a few years ago. The future of geography could be very bright indeed!  Sumber :www.geography.about.com

1. Sistem Pendidikan

• Apakah sistem pendidikan kita saat ini sudah memenuhi tuntutan zaman global ?
• Apakah sistem pendidikan kita sudah mengakomodir pencapaian kompetensi secara benar ?
• Apakah sistem pendidikan kita sudah terwujud link and match?
• Apakah sistem pendidikan kita masih diperlukan Ujian Nasional yang menentukan lulus atau tidak lulus?

2. Kurikulum

• Apakah kurikulum kita sudah menganut kontinuitas berdasarkan tahap perkembangan siswa ?
• Apakah kurikulum kita masih memerlukan mata pelajaran sebanyak-banyaknya ?
• Apakah tujuan kurikulum di sekolah hanya untuk Ujian Nasional ?
• Tidakkah KTSP telah membuat banyak pembiasan ?

3. Ketenagaan

• Masih perlukan sertifikasi guru yang hanya berpatokan pada umur dan masa kerja, bukankah sertifikasi untuk kompetensi ?
• Sudahkah kementerian pendidikan membuat rencana diklat fungsional guru secara berkesinambungan dan berjenjang, sebagaimana diklatpim di struktural ?
• Sudahkah pemerintah memfungsikan dan memanfaatkan MGMP/KKG secara optimal ?
• Sudahkan pemerintah memiliki “cetak biru” sistem karir guru?

Untuk calon presiden saya titipkan juga saran, sebaiknya menteri pendidikan adalah orang yang pernah berprofesi sebagai guru atau orang yang memiliki latar belakang kesarjanaan pendidikan. Jika ahli ekonomi anda jadikan menteri pendidikan maka jangan heran jika banyak institusi pendidikan yang bernafaskan ekonomi, atau jika ahli politik anda jadikan menteri pendidikan maka jangan heran jika pendidikan kita tetap kacau balau. Hatur Nuhun.